Bupatijepara.id JEPARA – Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta meminta jajaran perangkat mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2023. Ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah dan BUMD di Gedung Shima Setda Jepara, Rabu (13/12/2023).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Edy Supriyanta ini secara khusus digelar untuk membangun komitmen bersama dalam rangka upaya mempertahankan dan meraih WTP ke-14.
“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah atas upaya yg telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tercapai Opini WTP sebanyak 13 kali berturut – turut. Saya berharap capaian ini, bisa memotivasi kita untuk terus melakukan perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan,” kata Edy mengawali Rakor.
Orang nomor satu di Jepara itu mengajak semua perangkat daerah termasuk BUMD untuk berupaya mempertahankan pencapaian opini WTP di tahun-tahun berikutnya terutama yg ke-14 dengan mempersiapkan administrasi secara maksimal dan terukur.
“Sebagai wujud komitmen kita, saya minta kepada segenap Kepala Perangkat Daerah agar fokus dan memperhatikan sejumlah hal,” imbuhnya.
Diantaranya yakni meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan APBD; Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
“Terkait pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah di tingkat OPD, agar lebih optimal. Jangan lagi ada aset-aset tanah dan bangunan yang mangkrak, dan aset peralatan dan mesin dibiarkan terbengkelai tidak dirawat,” jelasnya.
Lebih lanjut Edy Supriyanta meminta perangkat daerah segera menggenjot capaian target-target APBD tahun 2023. Baik target pendapatan dan target belanja yang tinggal menghitung hari sudah berakhir. Yakni dengan memaksimalkan potensi dan sumberdaya yang ada.
“Saya juga minta kepada saudara Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD agar segera menyelesaikan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan LKPD maupun pemeriksaan kinerja oleh BPK pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
