Bupatijepara.id JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara terus melakukan intervensi atau upaya penanganan kawasan kumuh. Setiap tahun, kawasan kumuh ditargetkan akan berkurang 10 ribu m2 atau 1 hektar. Sampai saat kawasan kumuh di Jepara masih tersisa 67,73 hektar. Salah satu titik kawasan kumuh yang tahun ini ditangani yakni wilayah pesisir di Belakang Pasar Apung Jepara.
“Di sekitar Pasar Apung ini memang butuh penataan karena terlihat kumuh. Saya minta segera dibersihkan termasuk penataan jalan di pinggir lautnya. Sebab view lautnya sudah bagus tinggal ditata sehingga bisa jadi ikon wisata,” kata Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta saat meninjau kawasan Pasar Apung, Kamis (31/8/2023).
Selain kawasannya, orang nomor satu di Jepara itu juga meminta agar pedagang di Pasar Apung ditata kembali. “Pedagangnya juga saya minta ditata kembali termasuk akses jalan pasarnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Hartaya menyampaikan jika sejak Mei 2023 sudah mulai dikerjakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bulu ini. Total anggaran yang dikucurkan sekitar Rp1 miliar diantaranya untuk pemasangan sheet pile sepanjang 70 meter hingga paving jalan sepanjang 195 meter.
“Targetnya Oktober mendatang pekerjaan sudah selesai dikerjakan,” ujar Hartaya.
Hartaya mengungkapkan sebelumnya luasan kawasan kumuh di Jepara mencapai 102,76 hektare (2019). Kemudian menurun menjadi 84,07 hektare (2021), dan data terakhir yaitu 67,73 hektare (2022). Untuk tahun ini, tentu lebih sedikit setelah dilakukan intervensi kawasan kumuh di Jepara.
“Setiap tahun memang terus mengalami penurunan. Ini tidak lepas dari upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah,” imbuh Hartaya.
Hartaya menambahkan, upaya penanganan kawasan kumuh yang semula bertumpu pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, per Februari 2023, telah diambil alih oleh Pemkab Jepara. “Program Kotaku sudah berakhir dan kini sepenuhnya ditangani kabupaten,” jelasnya.