Bupatijepara.id, SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Ini merupakan opini WTP yang ke-13 secara beruntun yang diterima oleh Kabupaten Jepara. Hal ini diketahui saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.
Secara langsung LHP ini diterima oleh Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta dari Kepala BPK Perwakilan Jateng Hari Wiwoho di Kantor BPK Semarang, Jumat (26/5/2023). Penyerahan LHP Kabupaten Jepara ini diserahkan bersama dengan Kabupaten Semarang. Hadir juga dalam penyerahan ini Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif, Sekda Edy Sujatmiko dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Penjabat Bupati Edy Supriyanta bersyukur dan menyambut baik capaian Jepara yang berhasil meraih opini WTP 13 secara beruntun. Ini menunjukkan jika kinerja dalam memberikan pertanggungjawaban dan menyusun laporan keuangan dilakukan dengan baik. “Capain ini tentu berkat kerjasama atau teamwork yang baik oleh jajaran Pemerintah Kabupaten yang didukung oleh DPRD,” kata Edy Suptoyanta di Semarang, Jumat (26/5/2023).
Edy menyebut jika meraih opini WTP 13 kali beruntun bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini karena dalam perjalanannya setiap tahun terdapat dinamika-dinamika yang harus diikuti dan disesuaikan. Ke depan dirinya berharap Jepara bisa terus memperoleh opini WTP yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Kami juga siap untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari BPK agar pertangungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan kita semakin baik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jateng Hari Wiwoho menyampaikan selamat atas capaian opini WTP yang diraih Kabupaten Jepara ini. Dirinya berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Mari kita bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
