JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi mendorong perangkat daerah mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Jepara untuk membantu penanganan kemiskinan. Jika itu bisa dilakukan, maka percepatan penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Dian Kristiandi saat membuka Rapat Koordinasi Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Gedung Shima Setda Jepara, Kamis (19/5/2022).
‘’Saya berharap ada evaluasi terkait dengan program CSR perusahaan yang ada. Mereka harus kita ajak bekerja sama. Toh di sini juga banyak perusahaan asing yang bisa kita sinergikan atau di manfaatkan dalam penanganan kemiskinan ini, sekalipun cara penyalurannya mungkin dari mereka sendiri,’’ kata Bupati.
Dana CSR dari perusahaan, kaat Bupati Andi, tidak hanya disalurkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga untuk program lain seperti perekonomian maupun kesehatan.
‘’Penanganan kemiskinan harus dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan serta melibatkan seluruh stakeholders, baik pemerintah dan swasta, termasuk mengikutsertakan masyarakat miskin itu sendiri,’’ jelas Andi.
Terkait pengintegrasian program dan kegiatan dalam menurunkan angka kemiskinan ini, dirinya memandang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang telah launching tahun lalu merupakan terobosan yang sangat efektif dalam menumbuhkan komitmen dan semangat gotong royong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut orang nomor satu di Jepara itu menekankan dalam pelaksanaan gerakan ini, perangkat daerah yang nanti terlibat dalam pendampingan ini, dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tugas ini merupakan tugas tambahan bagi perangkat daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada di perangkat daerah masing-masing.
‘’Untuk itu, silahkan berkolaborasi, berinovasi, dan bergotong-royong untuk menjawab tuntutan serta harapan masyarakat,’’ ungkap Andi.
Dalam kesempatan ini, bupati mengapresiasi atas peran kemitraan Bank Jateng yang tahun ini mengalokasikan CSR-nya sebesar Rp. 1 miliar sebagai dana stimulan untuk mendorong pelaksanaan gerakan ini. Dana ini nantinya akan dibagikan kepada desa-desa dampingan.
‘’Untuk itu, saya meminta kepada perangkat daerah untuk dapat memanfaatkan dana stimulan tersebut dengan memfasilitasi pengusulan sasaran penerima manfaat melalui usulan kegiatan sesuai dengan prioritas pemanfaatan kemitraan seperti penanganan anak putus sekolah, penanganan rumah tidak layak huni, stunting dan program –program lainnya,’’ tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Setidaknya ada 28 desa di Jepara yang akan mendapat pendampingan dalam penanganan kemiskinan ini. Beberapa desa tersebut diantaranya Desa Tulakan didampingi oleh Bappeda, Desa Sowan Kidul oleh BPKAD, Desa Troso oleh Disdikpora, Desa Lebak oleh Diskominfo, Desa Kedungmalang oleh Dinas Perikanan, Desa Geneng oleh DPPUPR, Desa Ngabul oleh Dinas Kesehatan.