JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Jepara akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal daerah. Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Jepara itu usai mengikuti arahan dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3/202) sore.
“Kita tidak hanya melakukan tata kelola keuangan yang baik dalam hal belanja, tetapi yang tidak kalah penting adalah menggali potensi pendapatan yang ada. Dengan demikian kita akan memiliki keunggulan lebih,” kata Bupati Andi.
Jika potensi pendapatan bisa dioptimalkan, maka secara perlahan kemandirian fiskal daerah bisa dilakukan. Untuk itu, Bupati meminta perangkat daerah untuk melakukan inventarisasi potensi-potensi pendapatan yang ada di kota ukir.
“Sambil terus memperbaiki tata kelola keuangan, perangkat daerah kita minta melakukan inventarisir potensi yang kira miliki. Salah satunya kerjasama dengan investor yang masuk ke Jepara. Mudah-mudahan ini akan berhasil sehingga PAD kita bisa terus meningkat,” jelas Andi.
Sementara itu Anggota BPK RI Nyoman Adhi mengungkapkan jika sejauh ini dari sekitar 503 kabupaten/kota yang ada di Indonesia lebih dari 80 persen masih menggantungkan anggaran pendapatan dari pemerintah pusat.
“Kita dorong terus agar daerah perlahan lebih mandiri keuangannya. Dan di Jawa Tengah ini saya harapkan jadi pelopornya,” ujar Nyoman.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengemukakan jika PAD tidak melulu bersumber dari pajak, retribusi atau sejenisnya. Tetapi yang belum dioptimalkan salah satunya yakni optimalisasi aset yang dimiliki.
“Sejauh ini kalau ngomong PAD ya soal pajak dan retribusi, padahal ada potensi lain seperti optimalisasi aset daerah. Ini ke depan yang akan kita optimalkan agar benar-benar ada kemandirian fiskalnya,” jelas Ganjar.
Selain dihadiri oleh Ganjar, Komunikasi dengan Stakeholder Anggota BPK RI ini juga dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
