KARIMUNJAWA – Masyarakat di Pulau Parang, Kecamatan Karimunjawa masih memiliki kekhawatiran dikarenakan listrik yang mengalir di pulau itu masih belum bisa maksimal.
Sejak tahun 2018 lalu, listrik di Pulau Parang memang sudah menyala 24 jam. Ini telah menjadi suatu kemewahan tersendiri bagi warga setempat. Namun, ternyata aliran listrik tersebut masih dibayang-bayangi berbagai masalah.
Listrik pertama kali masuk ke Pulau Parang Sejak pada tahun 2002. Sebelumnya, masyarakat setempat hanya menggunakan penerangan seadanya tanpa adanya listrik. Semula, listrik di pulau Parang bersumber dari genset dengan kekuatan 100 kilovolt ampere (kVA).
Lalu pada tahun 2014, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan daya 75 kWp.
Kemudian pada tahun 2018 Pulau Parang mendapatkan hibah dari Denmark berupa PLTDS dengan kekuatan daya 60 kWp.
Ilham, salah satu warga pulau Parang mengaku sangat bersyukur dengan adanya listrik di desanya. Terlebih saat ini sudah 24 jam. Sebelum adanya hibah itu, listrik di Pulau Parang hanya menyala dari pukul 18.00-23.30 WIB.
“Sekarang Alhamdulillah sudah menyala 24 jam. Dulu masih 5,5 jam. Tapi sekarang, konsumsi listrik kami masih dibatasi,” ungkap Ilham, Sabtu (12/3/2022).
Ilham menjelaskan, masing-masing rumah dijatah listrik dengan daya 1500 KWH dalam saktu 24 jam. Jika konsumsi listrik melebihi kapasitas itu, maka secara otomatis listrik akan padam.
Listrik akan menyala lagi pada pukul 15.00 WIB. Sebab, pada jam tersebut, tenaga pembangkit listrik sedang melakukan pengisian ulang dan dialirkan ke masing-masing rumah.
“Jadi kami harus bisa pintar-pintar atur konsumsi listrik. Kalau misalnya pagi-pagi konsumsi melebihi kapasitas, otomatis akan mati. Mau tidak mau kita minta ke tetangga,” terang Ilham.
Sementara itu Operator PLTD/S di Pulau Parang, Aminun, menyebutkan bahwa terdapat 379 rumah yang sudah tersaluri listrik. Meski masih terbatas, namun setidaknya listrik di sana sudah sangat membantu kehidupan di Pulau Parang.
Aminun mengatakan bahwa biaya untuk perawatan PLTD/S lumayan banyak. Sedangkan, potensi kerusakan pada aset sangatlah besar.
Misalnya saja, mulai tahun 2019 lalu, sebagian besar baterai pada pembangkit listrik itu sudah rusak. Akhirnya, aliran listrik yang bersumber dari PLTS menjadi tidak maksimal.
“Jika dulu, pas matahari terik panas kita tidak usah pakai genset. Tapi, karena baterainya rusak, sekarang genset malah menjadi pembangkit utama,” kata Aminun.
Aminun lanjut menerangkan, pada tahun 2022 ini ada anggaran perawatan untuk baterai dan peralatan di PLTD/S tersebut. Tapi, dirinya tidak tahu pasti kapan anggaran tersebut akan turun.
“Katanya ada anggaran perawatan tahun ini. Diharapkan pembangkit yang tidak berfungsi bisa kembali berfungsi,” harap Aminun.
Ainun menambahkan, mulai tahun ini pihak PLN masuk ke Pulau Parang. Manajemen pengelolaan PLTD/S akan diambil alih oleh PLN. Namun, untuk sementara waktu, PLN masih akan menggunakan peralatan pembangkit yang masih ada.
Terpisah, Bupati Jepara Dian Kristiandi, menyampaikan bahwa sejak Januari 2022 ini, PLN membuka pendaftaran bagi penyambung baru. Pendaftaran akan berakhir pada April tahun ini.
Bupati menyebut, warga yang berhak mendapatkan subsidi gratis pendaftaran penyambungan baru, yaitu mereka yang mendaftar listrik dengan kapasitas daya 450 KWH. Biaya penyambungan baru itu sebesar Rp 450 ribu.
Sedangkan bagi warga yang mendaftar dengan kapasitas lebih dari 450 KWH, pemerintah tidak bisa memberikan subsidi. Sementara itu, apabila warga yang ingin menaikkan kapasitas daya listriknya dari 450 KWH, maka biaya penambahan itu dibebankan kepada warga itu sendiri.
“Yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Saya geratiskan untuk yang mendaftar 450 KWH. Ada sekitar 618 kuota,” kata Andi kepada warga saat berada di Pulau Parang.
Andi berharap, subsidi biaya tersebut dapat membantu warga untuk mendapatkan aliran listrik di rumahnha. Sehingga mampu seperti wilayah-wilayah lain. Dan Pulau Parang bisa segera terang benderang menyala.