JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi mengingatkan kepada para ibu hamil untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hal ini lantaran dalam waktu belakangan ini, jumlah ibu hamil di kota ukir yang terpapar Covid-19 meningkat. Pesan ini disampaikan oleh Dian Kristiandi saat menghadiri kegiatan Musala Bergerak di Musala Al Amin Desa Wonorejo Kecamatan Jepara, Selasa (7/9/2021).
“Beberapa hari lalu, angka kasus aktif kita sekitar 80-an, kini meningkat lagi menjadi 130-an kasus. Sebagian besar peningkatan ini berasal dari kasus ibu hamil,” kata Dian Kristiandi.
Untuk itu, kepada keluarga yang kebetulan memiliki wanita yang sedang mengandung, Andi meminta agar dijaga betul. Baik kebersihan, pola hidupnya serta penerapan prokes dalam kehidupan sehari-harinya.
“Nyuwun tulung betul untuk dijaga nggih, karena ibu hamil memang rentan terpapar Covid-19. Keluarganya harus ikut sama-sama menjaga,” imbuh Andi, sapaan akrab Dian Kristriandi.
Meskipun demikian, lanjut Andi, bukan berarti selain ibu hamil lantas abai terhadap prokes. Seluruh warga sampai saat ini harus tetap disiplin menerapkan prokes agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti yang terjadi usai lebaran lalu.
“Hari ini kelonggaran yang sudah diberikan harus dijaga, agar tidak lagi banyak warga yang terpapar. Jika itu terjadi lagi, maka kita semua akan rekoso lagi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk menekan kerentana terpapar virus, Pemerintah Kabupaten Jepara sebenarnya sudah menyasar vaksinasi khusus kepada ibu hamil. Vaksinasi khusus ibu hamil setidaknya sudah menyasar 5.345 jiwa. Vaksinasi tersebut hanya menyasar ibu hamil usia kandungan mulai 13 hingga 33 minggu. Berdasar data yang ada, di Kota Ukir setiap tahun terdapat ibu hamil berkisar 21 ribu orang.
Dalam kegiatan Musala Bergerak kali ini, Dian Kristiandi juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga Desa Wonorejo. Beberapa bantuan tersebut diantaranya bantuan logistic berupa beras, mie instan, minyak goreng, 1 buah kursi roda, masker, hand sanitizer, bibit pohon buah, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta bantuan keagaman untuk musala.
