JEPARA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022 tingkat kecamatan di Kabupaten Jepara mulai digelar Senin (8/2/2021). Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi secara virtual dan akan berlangsung sampai 13 Februari 2021. Hal ini lantaran setiap harinya di bagi untuk masing-masing 3 kecamatan.
Untuk hari pertama ini tiga kecamatan mendapat giliran masing-masing yakni Kecamatan Jepara, Mlonggo dan Pakisaji. Bupati jepara dalam kesempatan ini didampingi oleh Asisten I Sekda Dwi Riyanto, Plt Asisten II Wasiyanto. Asisten III Sekda Jepara Sujarot dan Kepala Bappeda Jepara Subiyanto.
Bupati Dian Kristiandi mengungkapkan jika RKPD Kabupaten Jepara tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dalam RPJMD (2017-2022). Pada tahun 2022 pembangunan di kota ukir dititikberatkan pada pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Musrenbang adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, aspirasi dan menyelaraskan pembangunan antarwilayah. Untuk itu perangkat daerah harus benar-benar memperhatikan aspirasi yang masuk,” kata Bupati Andi.
“Kita butuh perencanaan yang baik serta perlu dikembangkan sinergi antar perangkat daerah dan perangkat wilayah. Oleh karena itu, ke depan diharapkan tidak ada lagi perangkat daerah yang bekerja sendiri-sendiri, tidak ada lagi perangkat daerah yang membuat kegiatan tanpa memakai data yang akurat,” imbuhnya.
Andi menambahkan, pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya melakukan optimalisasi pelayanan di bidang kesehatan. Meskipun sejatinya Jepara masih kekurangan puskesmas sebagai infrastruktur pelayanan kesehatan tingkat pertama. “Angka komulatif HIV/AIDS kiat juga masih relatif tinggi. Belum lagi masih ada angka kematian ibu,” katanya.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan jika capaian di sektor perikanan masih butuh untuk di tingkatkan. Sektor perikanan tangkap misalnya, dari target sekitar 9350 ton, realisasinya baru sekitar 26 persen atau 2472 ton. Begitu juga perikanan budidaya, targetnya baru tercapai sekitar 23 persen dari target sekitar 23 ribu ton.
Mulai 2022 mendatang, Pemkab akan memberikan pagu indikatif kepada desa untuk kegiatan prioritas sebesar Rp.200 juta untuk masing-masing desa. “Anggaran tersebut untuk program prioritas yang mungkin selama ini belum bisa dilaksanakan oleh desa,” tandasnya.
