JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi meminta sekolah serius mempersiapkan simulasi pembelajaran tatap muka. Simulasi pembelajaran tatap muka dilakukan sebagai persiapan jika kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan dengan tatap muka. Hal ini disampaikan oleh Dian Kristiandi saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Jepara (DPJ) di ruang kerjanya, Senin (23/11/2020).
“Tolong dinas pendidikan benar-benar mengawasi simulasi yang dilakukan oleh sekolah. Persiapan untuk pembelajaran tatap muka harus dilakukan dengan serius. Jangan sampai dibukanya pembelajaran tatap muka akan semakin menambah kasus penyebaran Covid-19,” katanya.
Bupati menambahkan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lanjutan, termasuk kapan simulasi akan dilakukan. Dirinya menekankan protokol kesehatan harus benar-benar di pedomani dan dijalankan dengan ketat jika nanti memang pembelajaran tatap muka dilakukan.
“Kita semua merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Namun pendidikan dan kesehatan juga harus berjalan beriringan. Meskipun kini belum ada izin melakukan pembalajaran tatap muka, tapi faktanya banyak sekolah yang nyolong-nyolong melakukannya. Jelas ini akan menimbulkan kecemburuan,” katanya.
Kepala Disdikpora Jepara Agus Tri Harjono mengatakan secara umum sarana prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah sudah siap jika pembelajaran tatap muka dilakukan. “Ada sejumlah syarat sebelum pembelajaran tatap muak dilakukan. Termasuk guru dan karyawan sekolah harus dilakukan tes swab terlebih dahulu,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua DPJ Subandi meminta Disdikpora Jepara menertibkan sekolah-sekolah yang kini telah melakukan pembelajaran tatap muka. Sebab, menurut pengamatannya, pembelajaran tatap muka tanpa izin tersebut banyak yang mengabaikan protocol kesehatan.
“Mohon Disdikpora melakukan penertiban kepada sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka,” jelasnya.
Seperti diketahui, SKB empat Menteri memperbolehkan pembelajaran tatap muka mulai semester genap atau Januari 2021 mendatang. Wewenang untuk membuka pembalajaran tatap muka ini berada di tangan pemerintah daerah. Fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi dengan melihat tingkat keamanan dan kesehatan masing-masing daerah.