JEPARA – Lantaran telah berjalan berbulan-bulan, keberadaan Satgas Jogo Tonggo terus dievaluasi dan dimonitoring oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi. Yang terbaru, Satgas Jogo Tonggo Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong di monitoring oleh orang nomor satu di kota ukir tersebut pada Rabu (9/9/2020).
Kehadiran politisi PDI Perjuangan ini didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mudrikatun, Kepala Pelaksana BPBD Jepara Kusmiyanto, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Jepara Arif Darmawan, Ketua MUI Jepara Mashudi, Camat Mayong M. Subkhan dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dian Kristiandi terus menyemangati pemerintah desa dan tokoh agama serta berbagi pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Desa Mayong Lor. Sebab, lantaran telah berjalan berbulan-bulan perang terhadap virus ini kadang mengendor.
“Sebagai tokoh masyarakat harus memberi teladan kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena masyarakat kita itu sebenarnya melihat apakah para tokohnya taat terhadap protokol kesehatan atau tidak. Untuk itu kita harus memberi contoh yang baik,” kata Bupati.
Andi menambahkan, berapapun anggaran desa yang dikucurkan untuk penanganan virus ini, kata Andi, tidak akan ada banyak manfaatnya jika tidak diimbangi dengan tindakan pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. “Dan yang terpenting memberikan pemahaman dan penyadaran warga tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Dian Kristiandi mengapresiasi penanganan Covid-19 di Desa Mayong Lor. Sebab, kini tidak ada kasus positif Covid-19 di desa tersebut. “Alhamdulillah di sini tidak ada kasus. Ini mungkin bisa di contoh desa yang lain. Kami juga mengapresiasi satgas jogo tonggo dan penanganan yang sudah dilakukan secara mandiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Petinggi Mayong Lor Budi Agus Trianto menyampaikan jika penanganan covid-19 di desanya sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pemkab Jepara.
“Alhamdulilah semuanya berjalan dengan baik. Hanya saja soal bantuan sosial dampak Covid-19, kadang menimbulkan problem lantaran hanya sekitar 40 persen saja warga yang menerima. Hal ini lantaran jumlah penduduk yang cukup besar,” jelasnya.
