JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi meminta angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan. Graduasi mandiri yakni KPM secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial keluarga harapan yang selama ini didapatkannya. Hal ini disampaikan oleh Bupati Jepara saat menerima audiensi Koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Jepara di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).
“Indikator keberhasilan PKH yaitu graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk dua tahun ke depan saya menantang sebanyak 50 persen dari jumlah penerima PKH di Jepara bisa mundur atau graduasi mandiri,” kata Andi kepada Koordinator PKH Kabupaten Jepara.
Andi menambahkan, indikator ini harus menjadi target utama PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan memperkuat kapasitas dan kompetensi para pendamping PKH dalam hal kemampuan kewirausahaan untuk disampaikan kepada penerima manfaat program ini.
“Para pendamping PKH ini harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memberikan pengetahuan memulai usaha hingga memasarkan produk serta mendorong produktifitas potensi yang dimiliki oleh KPM PKH,” jelasnya.
Dengan begitu, lanjut bupati, akan meningkatkan pendapatan KPM sehingga dengan sendirinya akan mandiri secara sukarela dari program PKH. Dalam kesempatan itu, bupati mendukung gagasan untuk memberdayakan KPM melalui kelompok usaha bersama (KUBE).
“Memang harus dengan pemberdayaan jika ingin mengentaskan mereka (KPM). Jadi ibaratnya bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga kita berikan kail,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Jepara Kiki Ari Cahyo mengungkapkan, saat ini ada sekitar 42 ribu KPM PKH di Jepara. Sejak program ini dimulai pada 2014 lalu, total ada 15.765 KPM mundur karena berbagai sebab. Beberapa diantaranya sebanyak 6.043 KPM melakukan mundur atau graduasi mandiri. Sebanyak 1300-an karena meninggal dunia dam sekitar 8100 sudah tidak memenuhi komponen lagi untuk mengikuti PKH.
“Setiap tahun memang ada target untuk graduasi mandiri. Dulu sekitar 7 persen. Namun mulai 2020 ini naik menjadi sepuluh persen,” kata Kiki didampingi koordinator lainnya Agung Sugiharto dan Eko Priyatno.
Kiki menambahkan, memang tidak mudah untuk menjadikan KPM bisa mandiri dan melepas program bantuan yang selama ini diterimanya. Sebab, kebanyakan mental dari penerima manfaat PKH ini susah diubah. “Kendalanya memang mental dari mereka sendiri untuk susah lepas dari program bantuan,” ujarnya.
Kiki melanjutkan, pihaknya sudah berusaha membekali KPM dengan program pemberdayaaan melalui KUBE baik di bidang perdagangan, produksi maupun kerajinan. Saat ini, katanya, sudah ada 44 KUBE yang sudah aktif beroperasi. “Kami sudah merancang agar ke depan setiap pendamping memiliki KUBE,” tandasnya.