JEPARA – Pelaksana Tugas Bupati Jepara Dian Kristiandi meminta kepala desa atau petinggi di Kabupaten Jepara untuk berkomitmen mengelola keuangan desa dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Dian Kristiandi saat membuka kegiatan Pembinaan Petinggi se-Kabupaten Jepara di aula gedung OPD bersama, Rabu (4/3/2020).
Kegiatan yang digagas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsopermades) Kabupaten Jepara ini dimaksudkan agar pemerintah desa bisa semakin tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hadir sebagai narasumber Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Saiful Bahri dan perwakilan KPP Pratama Jepara.
“Para petinggi ojo rumongso pinter lan bener dewe dalam mengelola keuangan desa. Jika belum tahu atau belum paham jangan malu untuk bertanya. Mari terus belajar. Ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa berujung pada masalah hukum,” kata Dian Kristiandi.
Andi meyakini jika kini Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah desa sudah mumpuni untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Akan tetapi, pemahaman terhadap regulasi maupun tertib dan disiplin harus terus ditingkatkan. ‘Ini terbukti dari 184 desa yang ada, hanya empat desa yang penetapan APBDesnya tidak tepat waktu. Ke depan kami minta agar semua desa bisa tepat waktu menetapkan APBDes,” jelasnya.
Pemkab Jepara, lanjut Andi, juga sudah berupaya memberikan tambahan penyemangat kepada desa yang tepat waktu menetapkan APBDes. Yakni dengan memberikan tambahan anggaran masing-masing Rp.10 juta. Lomba desa yang mulai digelar tahun ini, lanjut Andi, juga menjadi upaya Pemkab untuk memotivasi desa dan masyarakatnya untuk lebih greget lagi dalam membangun desanya.
“Lomba desa misalnya, jangan dilihat soal hadiahnya saja. Melainkan itu kita lakukan untuk memotivasi masyarakat agar lebih peduli dan merasa memiliki terhadap desanya,” tandasnya.
Sementara itu, Kajari Jepara Saiful Bahri mengatakan jika kejaksaan membuka diri jika ada desa yang ingin berkonsultasi. Konsultasi penting dilakukan agar selama dalam pengelolaan keuangan desa tidak timbul masalah. “Kita sangat terbuka kepada desa. Tetapi jangan ketika sudah ada masalah baru konsultasi,” kata Saiful.
Upaya menjadikan desa tertib dalam pengelolaan keuangan, Dinsospermades Jepara menyusun kalender desa selama satu tahun. Kalender ini berisi agenda desa setiap bulan. Dengan kalender ini desa diharuskan melaksanakan kegiatan administrasi desa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Kalender ini menjadi panduan pemerintah desa dalam melaksanakan program. Terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan program. Fungsinya sebagai pengingat bagi desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi di desa. Sehingga tidak melewati batas waktu dalam melengkapi administrasi di desa,” kata Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa pada Dinsospermades Jepara Ferry Yudha Adi Darma.
Mohon ijin usul agar diadakan semacam workshoop/pembinaan yg pesertanya dr desa2 plg tdk petinggi carik dan bendahara agar masing2 tahu peran dan kewenangan hak dan kewajiban dlm mengelola kauangan desa. Agar tdk ada tumpang tindih yg bisa bermuara pd kesalah pahaman dan krg sinkron dlm mengelola keuangan desa..terima kasih dan mohon maaf sebelumnya