JEPARA – Sebanyak 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jepara tahun 2019 ini menerima (SLKS) dari Presiden Joko Widodo. Penyerahan penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Dian Kristiandi kepada tiga ASN saat upacara peringatan HUT Korpri ke-48 di Alun-alun Jepara, Jumat (29/11/2019).
30 ASN penerima anugerah SLKS terdiri dari 9 penerima SLKS 30 tahun, 15 penerima SLKS 20 tahun dan 6 penerima SLKS 10 tahun. Tiga ASN yang menerima secara simbolis yakni Suharti dari SMPN 6 Jepara, Nurmandoko dari Inspektorat Jepara dan Suraningsih Arilyastuti dari SMPN 6 Jepara.
Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi mengungkapkan penghargaan ini merupakan wujud pengakuan pemerintah terhadap pengabdian dan dedikasi ASN. “Untuk itu saya sampaikan selamat semoga penghargaan ini memacu ASN di Kabupaten Jepara untuk terus meningkatkan kinerja, pengabdian dan prestasi dalam tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” kata Andi.
Dalam amanatnya, Dian Kristiandi yang membacakan sambutan Presiden Joko Widodo meminta ASN untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan perubahan cepat dunia ini. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan dua puluh atau tiga puluh tahun lalu. Revolusi industri telah mendisrupsi secala lini kehidupan.
“Dalam menghadapi perubahan dan persaingan dengan negara lain, kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapinya dengan cara-cara baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kuncinya. Cara-cara yang monoton yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi,” katanya.
Untuk itu, dirinya mengajak seluruh anggota Korpri untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja linier dan tidak ada lagi rutinitas. “Birokrasi harus berubah dengan membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan,” jelas Presiden.
Dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inpvasi teknologi harus bisa memeprmudah. Kemajuan teknologi adalah instrumenuntuk mempercepat penyelesaian masalah.
“Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah. Bukan lagi berorientasi pada prosedur tetapi lebih berorientasi hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan harus dipotong dan dipercepat dengan cara penerapan teknologi. Bahkan saya meminta eselon 3 dan 4 untuk ditiadakan sehingga pengambil keputusan bisa lebih cepat,” ungkapnya.
Kegiatan-kegiatan seremonial, lanjut Presiden, harus dikurangi. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik serta program pembangunan betul-betul terdelivered dna dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “sekedar melayani saja tidak cukup, pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan dan kecepatan,” tandasnya.
